Lingkar Daerah Belajar adalah inisiatif kolaboratif yang diprakarsai Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Yayasan Guru Belajar (YGB), Semua Murid Semua Guru (SMSG), dan Dayalima Group untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang adil, kontekstual, dan berpihak pada anak melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di dalam maupun antar daerah. LDB lahir untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui pendidikan berkualitas.
Kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah masih menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan yang belum merata tidak hanya berdampak pada capaian akademik, tetapi juga memperlebar ketimpangan di sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah dan antar daerah masih perlu diperkuat untuk menjawab kompleksitas tantangan ini.
LDB mendorong lahirnya visi bersama dan aksi kolektif lintas aktor untuk membangun ekosistem pendidikan yang adil, kontekstual, dan berpihak pada anak. LDB menguatkan jejaring dalam dan antar daerah agar praktik baik dapat diperluas, inovasi berdampak semakin meluas, dan solidaritas lintas wilayah semakin kuat.
LDB melibatkan pemerintah daerah, pendidik, penggerak komunitas, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan industri, serta anak sebagai subjek utama pendidikan.
Sejak 2020, LDB telah mengaktivasi
62 KOTA/ KABUPATEN
14 PROVINSI
memperkuat kolaborasi untuk pemerataan kualitas pendidikan
Terbentuk
90 PENGURUS LDB REGIONAL 2023 - 2025
memperkuat kolaborasi untuk pemerataan kualitas pendidikan
44 KABUPATEN / KOTA
12 PROVINSI
Terlaksana lebih dari
di tingkat daerah maupun nasional.
Bagaimana LDB Mengajak Daerah Menuju Perubahan Hingga Pemerataan Pendidikan?
Di LDB, PSPK berfokus pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan di daerah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan daerah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Advokasi dapat berupa penguatan program/kebijakan pendidikan yang telah ada maupun pengajuan program/kebijakan baru yang relevan dengan isu prioritas daerah.
Upaya advokasi dilakukan melalui serangkaian aktivitas:
27 September 2024
23 May 2024
6 November 2024
24 February 2025