Beranda PSPK Jilid XXV: Peran Kemitraan dalam Penyusunan Kebijakan PAUD

-

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) pada hari Rabu, 9 September 2020 menggelar Beranda PSPK sebuah diskusi publik yang bertujuan untuk mengkaji isu pendidikan secara mendalam. Tajuk Beranda PSPK kali ini adalah “Peran Kemitraan dalam Penyusunan Kebijakan Penyusunan Anak Usia Dini” dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga praktisi pendidikan di masyarakat.

Indonesia masih harus menghadapi tantangan-tantangan kebijakan dalam usaha peningkatan kualitas PAUD. Kesadaran tentang urgensi PAUD juga masih harus terus dibangun. Misalnya, PAUD belum masuk dalam skema Wajib Belajar, padahal sumber daya termasuk anggaran lebih banyak dialokasikan ke jenjang pendidikan yang merupakan bagian dari Wajib Belajar. Anggaran di Direktorat PAUD rata-rata 2016 hingga 2020 hanyalah 0,62% dari total anggaran pendidikan di Kemdikbud, dengan kenaikan per tahun di bawah 1%. Dibandingkan dengan total belanja negara, anggaran pendidikan di Direktorat PAUD hanya berkisar 0,01%

Salah satu strategi yang penting untuk pemenuhan hak pendidikan anak usia dini tersebut adalah kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Direktur PAUD Kemdikbud RI, Muh. Hasbi, menyatakan pentingnya penyamaan visi dalam pola kemitraan, “Pemerintahan yang baik harus melibatkan masyarakat dari awal, bukan dari mencocokcocokkan program yang sudah ada. Kita harus berangkat dari tujuan PAUD, lalu melihat bagaimana kita bisa berbagi tanggung jawab. Pihak-pihak non pemerintah juga harus menurunkan ego masing-masing untuk bersinergi.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Junaedi, Kabid PAUD Dikmas Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggarisbawahi prinsip kerjasama yang baik dalam membangun PAUD. “Harus saling percaya, saling menguntungkan, mengandung komunikasi timbal balik, komitmen kuat, serta efisien dan efektif”, ungkap Junaedi. Salah satu praktik baik dalam kemitraan dalam penyusunan kebijakan PAUD adalah Pokja (kelompok kerja) yang berisi berbagai pihak dalam pelaksanaan PAUD seperti yang sudah dilakukan di NTB. “Pada kasus ini, peran Bunda PAUD sebagai istri kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan simpul-simpul di daerah. Inilah peran yang paling prioritas dan penting karena hanya Bunda PAUD yang bisa melakukannya”, ujar Niken, Bunda PAUD NTB.

Pada praktiknya, kerap ditemui tantangan dalam perbedaan cara pandang dalam mengelola PAUD. Dedi Ardianto sebagai sebagai Ketua HIMPAUDI Jawa Tengah mengangkat isu yang dapat menjelaskan mengapa kualitas PAUD sulit ditingkatkan. Ia memberikan gambaran bagaimana pihak yang kontra dalam pemakaian lembar kerja pada proses belajar mengajar cenderung enggan untuk memulai kerjasama dengan PAUD yang mengimplementasikan lembar kerja pada pembelajaran. Sehingga akhirnya masing-masing pihak menjalankan pendidikan anak usia dini dengan gaya dan filosofi sendiri-sendiri, dan akibatnya anak yang menjadi korban kualitas PAUD yang kurang optimal.

Nugroho Indera Warman, spesialis pendidikan dari UNICEF menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk menghadapi tantangan ini, “Pemerintah harus memiliki petunjuk teknis yang jelas sehingga dapat diterjemahkan dengan baik. “Kita juga harus mendorong instansi-instansi untuk dapat mengeluarkan regulasi, seperti peraturan bupati,” lanjut Nugroho. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki memiliki data untuk perancangan kebijakan. “No data, no policy. Tidak ada data maka tidak akan ada kebijakan. Data yang salah sebagai masukan, kebijakannya pasti akan salah,” ujar Nugroho.

Menariknya 98% PAUD di Indonesia dikelola secara swadaya oleh masyarakat. yang menunjukkan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak usia dini masih harus menghadapi tantangan yang berat. Harapannya, kolaborasi dan kemitraan tersebut, terutama antara sektor publik dan privat, dapat mendorong pengarusutamaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak dan berdasarkan data dan kajian.

RECENT POSTS

Kilas Kebijakan PSPK: Proses Kebijakan Blended Learning di Masa Pandemi

Unduh Kilas Kebijakan PSPK Kondisi pandemi di Indonesia mengharuskan dunia pendidikan melakukan adaptasi. Salah satunya dengan menghadirkan rencana...

Diskusi Kelompok Terpumpun: Poros Pelajar Peduli Pendidikan

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengadakan kegiatan Poros Pelajar Peduli Pendidikan pada Sabtu (14/11) kemarin. Poros...

Benarkah Asesmen Nasional Tidak Punya Landasan Hukum?

Oleh Anindito Aditomo, Peneliti PSPK Kemendikbud telah meluncurkan Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional....

Asesmen Nasional vs. Ujian Nasional: Apa Persamaan dan Perbedaannya?

Oleh: Anindito Aditomo Mulai tahun depan, Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan Asesmen Nasional (AN). Demikian diungkapkan Mendikbud Nadiem...

Beranda PSPK Jilid XXV: Peran Kemitraan dalam Penyusunan Kebijakan PAUD

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) pada hari Rabu, 9 September 2020 menggelar Beranda PSPK sebuah diskusi publik yang bertujuan untuk mengkaji...