Kurikulum Merdeka
Pemerintah berencana untuk meresmikan Kurikulum Merdeka (KM) sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024/ 2025. Implikasi dari perubahan kurikulum berdampak pada kebijakan beban kerja dan linearitas guru, sehingga perubahan ini perlu dilakukan agar seluruh kebijakan mendukung implementasi KM. Untuk itu, strategi implementasi KM ini perlu dipersiapkan secara bertahap, memperhatikan konteks, kesiapan satuan pendidikan, dan berlandaskan kajian dan umpan balik yang berbasis data, agar manfaat nyata dapat dirasakan semua anak Indonesia, baik di satuan pendidikan di Kemendikbudristek maupun di Kemenag.
Peran PSPK
PSPK mendukung Kemendikbudristek untuk:
- menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka (kebijakan beban kerja guru, linearitas guru, dsb.);
- melakukan persiapan hingga analisis data monitoring dan evaluasi implementasi KM serta tindak lanjutnya berupa penyempurnaan desain Kurikulum Merdeka; dan
- praktik implementasi di sekolah dan daerah.
PSPK Mendukung Kemenag untuk:
- melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka kepada madrasah seluruh Indonesia; dan
- menyiapkan kebijakan Kurikulum Merdeka untuk madrasah.
Riset | Advokasi | Implementasi |
Mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka untuk dilakukan penyempurnaan ke depannya. Selain itu, kajian juga dilakukan untuk melihat kesiapan apabila akan mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris di SD. | Memastikan implementasi Kurikulum Merdeka tidak terganjal regulasi manapun. Utamanya, menjamin guru-guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dapat tetap memperoleh tunjangan profesi guru. | Memastikan Kurikulum Merdeka diimplementasikan dengan benar, serta memastikan keselarasan antara satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan di bawah Kemenag. |
Mitra Kerja
- BSKAP Kemendikbudristek
- Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.
Impact
- Kajian kesiapan bahasa inggris sebagai mapel wajib di SD
- Kajian pengembangan profesi guru bahasa inggris di SMP dan SMA
- Rekomendasi strategi agar pendidikan perubahan iklim mulai diterapkan tahun pelajaran 2024-2025
Recent Posts
Tags
Asesmen
Beranda PSPK
Blended Learning
Indonesia
Kajian Pendidikan
Kebijakan Pendidikan
Kebutuhan Guru Profesional
Kilas Kebijakan PSPK
Kilas Pendidikan
Lingkar Studi Kebijakan Pendidikan
Literasi
Membaca
Nasional
PAUD
Policy Brief
PPG Prajabatan
PSPK
rilis media
siaran pers
Standar Pendidikan Nasional
Sumpah Pemuda
Ujian
Ujian Nasional
Zonasi