Kurikulum Merdeka

Pemerintah berencana untuk meresmikan Kurikulum Merdeka (KM) sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024/ 2025. Implikasi dari perubahan kurikulum berdampak pada kebijakan beban kerja dan linearitas guru, sehingga perubahan ini perlu dilakukan agar seluruh kebijakan mendukung implementasi KM. Untuk itu, strategi implementasi KM ini perlu dipersiapkan secara bertahap, memperhatikan konteks, kesiapan satuan pendidikan, dan berlandaskan kajian dan umpan balik yang berbasis data, agar manfaat nyata dapat dirasakan semua anak Indonesia, baik di satuan pendidikan di Kemendikbudristek maupun di Kemenag.

Peran PSPK

PSPK mendukung Kemendikbudristek untuk:

  • menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka (kebijakan beban kerja guru, linearitas guru, dsb.); 
  • melakukan persiapan hingga analisis data monitoring dan evaluasi implementasi KM serta tindak lanjutnya berupa penyempurnaan desain Kurikulum Merdeka; dan 
  • praktik implementasi di sekolah dan daerah. 

PSPK Mendukung Kemenag untuk:

  • melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka kepada madrasah seluruh Indonesia; dan 
  • menyiapkan kebijakan Kurikulum Merdeka untuk madrasah.

Mitra Kerja

  • BSKAP Kemendikbudristek
  • Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Impact

  1. Kajian kesiapan bahasa inggris sebagai mapel wajib di SD
  2. Kajian pengembangan profesi guru bahasa inggris di SMP dan SMA
  3. Rekomendasi strategi agar pendidikan perubahan iklim mulai diterapkan tahun pelajaran 2024-2025

Add a Comment

Your email address will not be published.