Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

Seperti layaknya seseorang yang perlu tetap sehat dan optimal dalam berkembang, memeriksa kondisi kesehatan jiwa dan raga diperlukan secara rutin. Jika disandingkan, istilah medical check-up tampaknya menjadi analogi yang paling tepat untuk Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Jika Rapor Pendidikan dan PBD adalah fasilitas free medical check-up, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana yang ‘kurang sehat’ atau ‘butuh perhatian’. Informasi dari check-up tersebut dibutuhkan untuk mengetahui ‘obat’ atau ‘tindakan ‘apa yang paling tepat dalam memperbaiki kualitas hingga meningkatkan mutu pendidikan.

RAPOR PENDIDIKAN

Salah satu data yang yang menjadi sumber dalam Rapor Pendidikan merupakan data dari hasil asesmen nasional (AN) yang telah dilakukan. Terdapat dua bentuk jenis Rapor Pendidikan sesuai sasaran pengguna: 1.) yang ditujukan untuk satuan pendidikan, dan 2.) yang ditujukan untuk daerah. Rapor Pendidikan yang ditujukan kepada satuan pendidikan menampilkan indikator dan hasil mutu pendidikan, sedangkan Rapor Pendidikan yang ditujukan kepada daerah menampilkan indikator serta hasil mutu pendidikan dari daerah dan satuan pendidikan di daerah tersebut. 

Kembali ke analogi medical check up, harapannya kedepan setiap satuan pendidikan dan  daerah mengetahui berada di kondisi ‘kesehatan’ yang mana dan apa poin yang masih perlu ditingkatkan. Hasil yang ditampilkan juga tidak lagi untuk membandingkan antar satuan pendidikan dan daerah melainkan berpacu dengan kemajuan dari masing-masing satuan pendidikan dan daerah dari tahun ke tahun. 

Lebih lengkapnya, Rapor Pendidikan merupakan sebuah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Rapor Pendidikan memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan Rapor Mutu. Rapor Mutu mengukur delapan indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan data yang bersumber dari Dapodik dan hasil penginputan langsung oleh sekolah melalui aplikasi EDS. Sedangkan, Rapor Pendidikan juga mengukur indikator turunan dari delapan Standar Nasional Pendidikan tanpa melakukan penginputan data apapun.  Dengan demikian, dalam proses menghasilkan data pada Rapor Pendidikan tidak ada pengulangan pengisian data kembali yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dan daerah. 

Hubungan Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu dan 8 Standar Nasional Pendidikan

Sebelum Rapor Pendidikan diluncurkan, Rapor Mutu terlebih dahulu hadir untuk mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Saat ini, Rapor Pendidikan juga mengakomodir indikator-indikator yang merefleksikan 8 Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut adalah: 1) standar kompetensi lulusan; 2) standar isi; 3) standar proses; 4) standar penilaian; 5) standar pengelolaan; 6) standar GTK; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar sarpras. Melalui Rapor pendidikan seluruh delapan standar tetap ada dan dikelompokkan menurut area cakupannya yaitu input, proses, dan output pembelajaran.

Dalam Rapor Pendidikan digunakan istilah “dimensi”, yaitu kelompok indikator yang membagi seluruh indikator yang ada menjadi 3 aspek, yaitu: output, proses, dan input. Output menggambarkan kualitas capaian pembelajaran siswa. Proses menggambarkan kualitas proses belajar siswa. Lalu, input menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah.

Istilah lain yang digunakan adalah “indikator”, yaitu sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan pendidikan dan daerah. Indikator dibagi menjadi berdasarkan aspek input (dimensi C dan E), proses (dimensi D), dan output (dimensi A dan B).

Dimensi A menjelaskan mutu dan relevansi hasil belajar murid, dimensi B menjelaskan pemerataan pendidikan dan mutu, dimensi C menjelaskan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, dimensi D menjelaskan mutu dan relevansi pembelajaran, lalu dimensi E menjelaskan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Setelah memiliki data dari Rapor Pendidikan, data tersebut dapat dilakukan pengelolaan untuk menghasilkan bentuk intervensi yang tepat baik di satuan pendidikan maupun daerah dalam hal perbaikan mutu dan capaian pendidikan yang berkesinambungan. Bentuk pengelolaan tersebut merupakan proses dari Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dihadirkan dengan tujuan  untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.

Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau daerah berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan daerah untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan.

Satuan pendidikan dan daerah juga tidak melakukan pengisian (input) data ke aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada, seperti Dapodik, SIMPKB, AN, BPS, dan sumber lain yang relevan. 

Penggunaan Rapor Pendidikan dan PBD

Setelah memahami penjelasan lengkap diatas, perspektif yang dapat kita samakan adalah Rapor Pendidikan adalah bentuk data dan PBD adalah proses pemanfaatan datanya. Sebagai ilustrasi, apabila ada suatu satuan pendidikan belum maksimal berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN), tentu akan lebih mudah jika kita bisa mengetahui bagian mana yang perlu perhatian khusus. Disinilah peran Rapor Pendidikan dan PBD bertugas berupa memberikan kemudahan didukung landasan data sebelum melakukan proses yang lebih panjang sehingga menghindari kesalahan deteksi yang kerap terjadi akibat tidak adanya landasan data acuan. Skenario lain yang mungkin terjadi jika tidak ada Rapor Pendidikan dan PBD adalah intervensi yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga membuat perencanaan yang kurang optimal dan anggaran yang terserap menjadi tidak efektif digunakan.

3 Langkah Sederhana Rapor Pendidikan dalam melakukan PBD: 

Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB)

Perlu diketahui data Rapor Pendidikan diperbaharui secara berkala mengikuti pembaharuan dari Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Platform Rapor Pendidikan akan menampilkan data terbaru setiap satu bulan sekali. Dikarenakan Rapor Pendidikan digunakan sebagai acuan sebelum melakukan perencanaan anggaran tahunan maka dapat disesuaikan waktu terbaik setiap satuan pendidikan dan daerah mengakses rapor pendidikan. Selama pembahasan satuan pendidikan dan daerah dapat berdiskusi melibatkan seluruh pihak terkait dalam perencanaan pendidikan.

Tahapan perencanaan ini dapat kita sebut sebagai pelaksanaan PBD itu sendiri. Satuan pendidikan dan daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusu rencana kegiatan dalam RKAS atau RKPD untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Secara sederhana, PBD terdiri dari  identifikasi, refleksi, dan benahi atau disingkat IRB. Pertama, mengidentifikasi masalah dengan berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan. Kedua, melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah (APBD).

Catatan penting lainnya yang perlu kita pahami adalah Rapor Pendidikan dan PBD ditujukan untuk dapat digunakan sebagai media atau alat bantu yang bersifat reflektif oleh satuan pendidikan dan daerah, bukan bersifat punishment. Dengan kata lain, tidak ada kepentingan untuk menaikan atau menurunkan karena untuk memotret kondisi nya sendiri. Termasuk tidak ada tujuan untuk melakukan pemeringkatan ataupun membandingkan capaian antar satuan pendidikan dan daerah. Rapor Pendidikan juga tidak membebani untuk melakukan pengisian ulang data-data yang sudah ada di sumber data terpusat, yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan seluruh sumber data yang ada untuk menjadi satu laporan bermakna untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah.

Landasan Hukum Rapor Pendidikan dan PBD

Rapor pendidikan itu sendiri dalam dasar hukumnya merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada bagian norma Evaluasi Sistem Pendidikan disebutkan bahwa hasil dari evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk Menteri menetapkan profil satuan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan daerah, dan pendidikan nasional (lihat: Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (6)), dan selanjutnya profil pendidikan tersebut menjadi landasan untuk penetapan rapor pendidikan (lihat: Pasal 45 ayat (4) huruf b dan Pasal 46 ayat (7) huruf b).

Melalui mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut, lebih lanjut Kemdikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. Rapor pendidikan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek tersebut sebagai indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian dan terdiri atas rapor satuan pendidikan, rapor program pendidikan kesetaraan, rapor pendidikan daerah, dan rapor pendidikan nasional.

Dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan tersebut pun menyatakan bahwa hasil evaluasi sistem pendidikan dimanfaatkan untuk:

  1. Oleh Pemerintah Daerah: sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  2. Oleh satuan pendidikan: 
  1. Mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
  2. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
  3. melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan ini melandasi perlunya Perencanaan Berbasis Data yang menjadi salah satu pokok pembahasan pada tata kelola evaluasi dan perencanaan sistem pendidikan baik di level Pemerintah Daerah maupun di satuan pendidikan.

Disamping regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sebagai pemegang mandat penyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) urusan Pendidikan, satuan pendidikan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak mengikuti regulasi yang dinaungi oleh Pemerintahan Daerah serta Kementerian Dalam Negeri yang menaungi tata kelola Pemerintahan Daerah. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan standar minimal untuk pemenuhan urusan pemerintahan salah satunya Pendidikan sebagaimana merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertindak aktif untuk menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 

Berkaitan dengan adanya SPM tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana disebutkan pada Lampiran Permendagri tersebut bahwa pemenuhan kriteria minimal urusan Pendidikan pada SPM berlandaskan dari data yang tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikburistek (Lihat: Lampiran halaman 76-87), sehingga dari penormaan tersebut terlihat kebutuhan penggunaan rapor yang menjadi mandat dan menjadi landasan setiap pemangku kepentingan Pendidikan baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pendidikan.

Dampak Rapor Pendidikan dan PBD

Dampak nyata yang dapat kita lihat pada kemudahan otomasi dalam Rapor Pendidikan yaitu satuan pendidikan tidak melakukan pengisian (input) data ke berbagai borang maupun aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada sehingga tidak ada pengisian borang berkali-kali, yang kemudian hasil rapor pendidikan ini bisa menjadi dasar perencanaan dan penganggaran di satuan pendidikan dan daerah. 

Jika dahulu hasil evaluasi bisa beragam dan mengukur berbagai hal, saat ini evaluasi hanya satu dan mengukur hal yang kunci yaitu mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Lalu, jika dahulu perencanaan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi, saat ini proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan keseluruhan perubahan paradigma yang dilakukan tadi, kehadiran Rapor Pendidikan dan PBD diharapkan dapat memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan dengan lebih sederhana dan bermakna.

Sejak Rapor Pendidikan launching sebagai Merdeka Belajar episode 19, sudah banyak kepala satuan pendidikan dan pihak pemerintah daerah yang sudah memanfaatkan rapor pendidikan untuk menjadikan dasar perencanaan dan penganggaran yang efektif.

“Rapor pendidikan membantu sekolah untuk melihat mutu pendidikan yang ada di sekolah kami. Ada mutu siswa, mutu tenaga kependidikan, saran dan prasarana, kemudian ekosistem pendidikan yang lebih luas,”  menurut Drs. Muh. Toyib Ali, M.M. Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama 109 Jakarta.
“Dengan perubahan rapor pendidikan, kami dari yayasan merasa terbantu karena ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita butuh alat ukur yang pasti,” menurut Theresia tri Darini selaku Litbang Yayasan Salib Suci.