Indonesia perlu terus berkomitmen menguatkan kebijakan pendidikan yang berkeadilan secara sistemik dengan memperhatikan ekosistem pembelajaran secara komprehensif. Kualitas hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh aspek sekolah seperti sarana prasarana pembelajaran, guru, dan kurikulum. Faktor-faktor luar sekolah terutama tantangan kemiskinan mempengaruhi kesempatan anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi hidup mereka. Bagi PSPK, akses dan kualitas adalah dua hal yang tidak terpisahkan, dan seluruh kebijakan pendidikan harus secara konsisten mengarah pada kesempatan yang berkeadilan untuk setiap anak mendapatkan hak mereka akan pendidikan berkualitas.

PSPK merekomendasikan rangkaian strategi kebijakan 5 tahun yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Strategi kebijakan tersebut tertuang dalam lima area kebijakan, yakni akses yang berkeadilan ke sekolah yang berkualitas dan terjangkau, pembelajaran berkualitas yang berkeadilan, pemerataan guru yang berkualitas, pendidikan vokasi sebagai persiapan kerja, serta pemerataan akses dan kualitas perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil kajian serta refleksi pengalaman dan pengamatan PSPK selama menjalankan perannya dalam mendukung upaya transformasi sistem pendidikan. Rekomendasi kebijakan tersebut ditujukan untuk menutup celah ketimpangan serta upaya afirmatif untuk memberikan kesempatan yang lebih adil untuk anak yang berasal dari kelompok yang semula tertinggal, agar lebih setara dengan teman-temannya dari keluarga yang lebih sejahtera. Singkatnya, ketika sumber daya ada batasnya, PSPK turut mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk anak-anak yang paling membutuhkan. 

Tidak hanya berbasis pada hasil penelitian yang menunjukkan urgensi suatu kebijakan, rekomendasi yang diajukan PSPK juga dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam merekomendasikan kebijakan, PSPK juga menekankan perlu ada daya dukung ekosistem pendidikan berupa kolaborasi berbagai pihak termasuk antar kementerian, pengembangan kapasitas pembuat kebijakan serta seluruh pemangku kepentingan, alokasi dan prioritas pemanfaatan anggaran, serta upaya penyelarasan pemahaman publik dengan kebijakan. Harapannya, pada level sistemik, strategi kebijakan ini dalam lima tahun mendatang dapat menguatkan realisasi komitmen Indonesia secara kolektif dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi.Merujuk pada perkembangan sistem dan kebijakan pendidikan nasional serta berefleksi pada peran PSPK dalam advokasi dan dukungan strategis dalam formulasi dan implementasi kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah, KILAS PENDIDIKAN edisi ini ditujukan untuk menjelaskan latar belakang rekomendasi kebijakan pendidikan berkualitas yang berkeadilan dan berpihak kepada anak. KILAS PENDIDIKAN edisi ini merupakan pembuka atau pengenalan secara umum lima area kebijakan, yang kemudian akan diikuti dengan lima edisi berikutnya yang akan mendiskusikan lebih mendalam kondisi saat ini masing-masing area kebijakan beserta data pendukung, strategi pengurutan (sequence) kebijakan dalam lima tahun, serta kondisi yang diharapkan akan terwujud pada tahun 2029.