Pemenuhanan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam rangka memenuhi mandat Wajib Belajar, isu terkait pemenuhan akses pendidikan menjadi salah satu tugas besar negara untuk dapat memenuhinya. Diperlukan akselerasi kebijakan untuk pemenuhan akses pendidikan mulai dari kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga kebijakan lanjutan untuk pemenuhan akses pendidikan tersebut.
Peran PSPK
Mendukung penyusunan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam lingkup nasional maupun di tingkat daerah melalui Lingkar Daerah Belajar (LDB).
- Mendampingi monev PPDB
- Evaluasi dampak PPDB
- Penyusunan kebijakan PPDB nasional
- Penguatan PPDB di daerah.
| Riset | Advokasi | Implementasi |
| Mencari praktik baik serta memonitor dampak pelaksanaan PPDB dan apa saja perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan akses pendidikan yang ada di lapangan. | memperbaiki kebijakan PPDB di tingkat nasional agar dapat menyelesaikan permasalahan akses pendidikan. Pada tingkat daerah, membantu mengembangkan kebijakan pendidikan dan relevan dan kontekstual dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. | mendampingi daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan tentangan-tentangan dari warga DKI Jakarta saat pelaksanaan PPDB. |
Mitra Kerja
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) BSKAP Kemdikbudristek RI
- Direktorat Jenderal PAUD, Dasar, dan Menengah Kemdikbudristek RI
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Impact
- Rekomendasi desain kajian evaluasi dampak, rekomendasi analisis data, rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan hasil kajian evaluasi
- Terbitnya, Kilas Pendidikan: Polemik PPDB.
- Pendampingan pada Keputusan Sekretaris Jenderal No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang PPDB.
